SEMARANG [SaberPungli.net] Mantan Sekretaris Gerakan Pemuda Merah Putih (GPMP), Harris Muntaha menegaskan, akan tetap menyuarakan kritik terhadap keberadaan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang (TP3KS), yang menurutnya perlu dievaluasi, karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Harris, setelah dirinya mengaku mengalami dugaan intimidasi, dari sejumlah oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Semarang.
Menurut Harris, peristiwa itu terjadi saat dirinya memenuhi undangan makan siang dari seseorang, salah satu pengurus ormas yang mengaku ingin berdiskusi secara santai. Pertemuan tersebut berlangsung di salah satu food court pusat perbelanjaan, kawasan Simpang Lima, Semarang, Sabtu (6/6).
“Saya awalnya berpikir hanya akan bertemu satu orang untuk ngobrol biasa. Namun ketika sampai di lokasi, ternyata ada sekitar lima orang yang hadir dan kemudian, mempertanyakan alasan saya mengkritisi TP3KS. Mereka menanyakan apa kepentingan saya dan apakah saya memiliki masalah dengan Wali Kota Semarang,” ungkap Harris, Senin (8/6).
Dalam pertemuan itu Harris mengaku menjelaskan, bahwa kritik yang disampaikannya tidak dilatarbelakangi persoalan pribadi maupun kepentingan tertentu. Ia menegaskan, bahwa yang menjadi sorotannya adalah kebijakan publik yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah.
“Saya sampaikan, bahwa tidak ada masalah pribadi dengan siapa pun. Yang saya kritisi adalah kebijakan TP3KS, karena menurut saya perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan kesesuaiannya dengan kebijakan efisiensi anggaran, yang saat ini sedang didorong pemerintah,” tandasnya.
Harris menilai, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak warga negara dalam sistem demokrasi. Karena itu menurutnya, setiap masukan yang disampaikan masyarakat, seharusnya dijawab dengan argumentasi, data dan keterbukaan informasi, bukan dengan tekanan atau upaya yang berpotensi membungkam suara kritis.
Ia juga menegaskan, bahwa evaluasi terhadap TP3KS bukan hanya menjadi pandangannya pribadi. Menurutnya, berbagai kalangan mulai dari akademisi, aktivis, organisasi kemasyarakatan hingga sejumlah masyarakat telah menyampaikan pertanyaan serupa mengenai efektivitas keberadaan tim tersebut serta manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan.
“Kalau memang TP3KS terbukti memberikan manfaat besar dan memiliki indikator kinerja yang jelas, tentu publik akan mendukung. Tetapi jika keberadaannya justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tidak memberikan dampak yang signifikan, maka evaluasi bahkan pembubaran harus menjadi opsi yang dibahas secara terbuka,” ujarnya.
Harris juga menegaskan, bahwa dirinya tidak akan menghentikan kritik yang disampaikan, selama hal tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi. Saya tetap akan menyampaikan kritik secara terbuka, santun, dan berdasarkan fakta. Yang kita perjuangkan bukan kepentingan pribadi, tetapi bagaimana anggaran daerah benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Semarang membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan agar pembahasan mengenai efektivitas TP3KS dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
(M. Usup Litbang Nas)
