Kab.Semarang,SaberPungli.Net: JAMAS Laporkan Dugaan Penyimpangan Proyek DPU Kabupaten Semarang ke Kejati Jateng, Soroti Temuan LHP BPK Senilai Rp3,26 MiliarSEMARANG – Jaringan Aliansi Masyarakat Semarang (JAMAS) secara resmi melayangkan laporan pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah pada Senin, 6 Juli 2026. Laporan ini berkaitan dengan dugaan
penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang untuk Tahun Anggaran 2024–2025.,Laporan
Aksi ini merupakan bentuk fungsi pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara. Fokus utama laporan ini didasarkan pada data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya potensi kerugian negara atau ketidaksesuaian prosedur senilai Rp3,26 miliar pada proyek-proyek di DPU,
Laporan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan tokoh aktivis dan media yang tergabung dalam JAMAS, di antaranya:Dwi Sofianto, Ketua Umum LPKAN RI.YB Haryo Priyambodo, SH, Ketua Umum LSM GMPM.Perwakilan dari Media Jurnalpolisi danBendos.Didukung oleh puluhan media online di wilayah Kabupaten dan Kota Semarang.Selain ditujukan kepada Kepala Kejati Jawa Tengah, JAMAS juga mengirimkan tembusan laporan ini kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI di Jakarta guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan diawasi secara ketat oleh pusat.pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait di DPU Kabupaten Semarang. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga integritas pembangunan daerah dan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan sesuai dengan spesifikasi dan regulasi yang berlaku demi kepentingan masyarakat luas.”Langkah ini kami ambil sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap transparansi anggaran. Kami membawa data yang konkret dan berharap Kejati Jateng bertindak tegas dalam mengusut tuntas temuan ini,” ujar perwakilan koalisi dalam pernyataan resminya.
