SEMARANG , 14/10/2026 [SaberPungli.net] Indonesia adalah rumah besar bagi seluruh anak bangsa. Di dalamnya, kita dipersatukan oleh Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan suku, agama, budaya, pandangan, dan pilihan politik merupakan kenyataan kebangsaan yang harus dirawat dengan sikap saling menghormati.
Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, momentum ini perlu dimaknai sebagai ruang refleksi bersama. Bukan untuk memperpanjang persaingan Pilpres 2024, melainkan untuk menilai perjalanan pemerintahan, memperkuat persatuan, dan memastikan pembangunan benar-benar membawa kebaikan bagi rakyat.
Dalam demokrasi, pemerintahan yang lahir melalui proses konstitusional harus dihormati. Namun, penghormatan tidak berarti meniadakan kritik. Dukungan dan kritik yang disampaikan secara santun, objektif, serta berbasis fakta merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara.
*Pembangunan Harus Dirasakan Rakyat*
Berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, penguatan ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja, perlu terus dikawal agar memberikan manfaat nyata.
Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, transparansi, dan perubahan kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Sebaliknya, evaluasi merupakan upaya memastikan amanah kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab. Pemerintah perlu terbuka terhadap masukan, sedangkan masyarakat hendaknya menyampaikan aspirasi dengan santun dan menawarkan solusi.
Di tingkat internasional, hubungan bilateral dan diplomasi Indonesia perlu diarahkan untuk memperkuat perdamaian, memperluas kerja sama ekonomi, serta menjaga kepentingan nasional. Kemajuan bangsa membutuhkan stabilitas politik dan keamanan yang dibangun di atas keadilan, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap hukum.
*Sumpah Pemuda dan Etika Kebangsaan*
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mengajarkan tiga ikrar luhur: bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia; berbangsa satu, Bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
Spirit tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia harus hadir dalam perilaku sehari-hari: menghormati perbedaan, menolak kekerasan, menjaga persaudaraan, mengutamakan musyawarah, dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Pemerintah perlu membangun kemitraan yang sehat dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi keagamaan, perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Ormas harus diberi ruang untuk berkontribusi sekaligus menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Pemerintah dan masyarakat sipil bukanlah lawan, melainkan mitra yang dapat saling mengingatkan demi kebaikan bersama.
*Menjaga Generasi, Menjaga Masa Depan*
Kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan pengangguran generasi muda, termasuk Gen Z, tawuran, kekerasan jalanan, narkoba, perjudian daring, dan penyalahgunaan minuman keras.
Persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan kecaman atau tindakan represif semata. Dibutuhkan pendidikan karakter, kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, pendampingan keluarga, ruang kreativitas, serta kegiatan sosial, keagamaan, olahraga, dan kewirausahaan yang produktif.
Polri, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh agama, dan ormas harus memperkuat kolaborasi. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Pencegahan serta rehabilitasi juga harus mendapat perhatian agar generasi muda memperoleh kesempatan memperbaiki diri dan membangun masa depan.
*Kedewasaan dalam Menyikapi Dinamika Politik*
Berbagai persoalan politik, termasuk dinamika hukum yang menyangkut Wakil Presiden Gibran, hendaknya disikapi secara proporsional, berdasarkan fakta, dan menghormati proses konstitusional. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyebarkan tuduhan tanpa dasar atau membangun prasangka terhadap seseorang maupun institusi negara.
Setiap persoalan harus ditempatkan sesuai kewenangan lembaga dan mekanisme hukum yang berlaku. Sikap terbuka, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap proses hukum merupakan bagian dari etika bernegara. Dengan demikian, masyarakat dapat menjaga nalar publik agar tidak mudah terseret provokasi, sementara pemerintah tetap memiliki tanggung jawab memelihara kepercayaan rakyat melalui keteladanan dan tata kelola yang baik.
*Bersatu dalam Kebaikan*
Dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran hendaknya menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan. Pemerintah perlu terus memperbaiki pelayanan, memperluas kesempatan kerja, memberantas korupsi, menjaga keamanan, dan menghadirkan keadilan sosial. Masyarakat juga perlu berpartisipasi melalui pengawasan yang konstruktif, kepatuhan terhadap hukum, dan gerakan nyata untuk membantu sesama.
Spirit Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Mari membangun budaya politik yang berkeadaban, menyampaikan kritik tanpa kebencian, memberikan dukungan tanpa kehilangan daya kritis, serta mengedepankan dialog daripada permusuhan.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang amanah, masyarakat yang berintegritas, dan generasi muda yang berdaya. Dengan persatuan, etika, dan semangat gotong royong, kita dapat mengawal pembangunan sekaligus menjaga martabat bangsa.
Berbeda dalam pandangan, bersatu dalam tujuan, dan berlomba-lomba dalam kebaikan demi Indonesia yang adil, aman, sejahtera, dan bermartabat.
(M. Usup Litbang Nas)
