Kebumen [SaberPungli.net] Kasus dugaan pengeroyokan penyandang disabilitas psikososial (ODGJ) di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, kini diselimuti keresahan publik. Beredar informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan lonjakan nominal “uang damai” dan praktik makelar kasus (Markus).
Menyikapi hal ini, masyarakat mendesak Polres Kebumen untuk memberikan klarifikasi transparan guna mematahkan spekulasi liar. Sebagai respons, Polres Kebumen menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan dan telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus ini.
Hingga saat ini informasi yang beredar menyebutkan, nominal perdamaian melonjak dari semula Rp17 juta menjadi Rp30 juta untuk masing-masing dari delapan tersangka dewasa, serta Rp25 juta untuk tersangka di bawah umur.
Bahkan, muncul rumor bahwa para tersangka akan dibebaskan pada hari Senin depan usai menyerahkan jaminan uang kepada oknum tertentu.
Salah satu keluarga tersangka berinisial AW membenarkan adanya peredaran informasi nominal tersebut. Namun, ia menegaskan hanya menyampaikan fakta kondisi keuangan keluarganya dan tidak menuduh pihak mana pun melakukan pemerasan.
“Benar, saat ini keluarga saya baru menyerahkan uang Rp17 juta. Kekurangan yang mencapai Rp13 juta itu masih diusahakan,” ungkap perwakilan keluarga AW, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengaku tidak mengetahui dasar hukum penyerahan dana tersebut dan belum mendapat kepastian apakah uang itu berbanding lurus dengan status hukum para tersangka.
Keresahan senada juga disampaikan OG, warga Kebumen, yang menyoroti rumor pembebasan tersangka pada Senin depan.
“Kalau benar dibebaskan Senin, atas dasar apa? Apakah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), mekanisme restorative justice (RJ) yang resmi, atau hanya janji lisan perantara? Polres harus menjawab secara terbuka,” tegasnya.
Menanggapi dinamika ini, seorang pengamat hukum di Kebumen mengingatkan bahwa tindak pidana penganiayaan bersama merupakan delik biasa, bukan delik aduan.
Kesepakatan damai secara perdata tidak menggugurkan proses penyidikan pidana, terlebih korbannya adalah penyandang disabilitas yang dilindungi undang-undang.
“Mekanisme RJ diatur ketat dalam Perpol No. 8 Tahun 2021. Harus ada kesepakatan sukarela, gelar perkara, dan persetujuan pimpinan penyidik. Bukan sekadar menyerahkan uang kepada perantara lalu tersangka langsung dibebaskan,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika terbukti ada pihak yang meminta uang dengan menjanjikan pembebasan tersangka, hal itu berpotensi menjadi tindak pidana tersendiri.
“Itu bisa masuk kategori penipuan, pemerasan, atau praktik Markus yang wajib diusut tuntas oleh aparat,” pungkasnya.
Mengacu pada fungsi kontrol sosial pers, redaksi merangkum empat pertanyaan mendasar yang memerlukan jawaban resmi dari pihak berwenang:
1. Benarkah terjadi lonjakan nominal “uang damai” menjadi Rp30 juta per tersangka dewasa, dan siapa pihak yang menetapkan nominal tersebut?
2. Benarkah akan ada pembebasan tersangka pada hari Senin, dan apakah hal tersebut didasarkan pada prosedur hukum yang sah?
3. Apakah Polres Kebumen akan menelusuri aliran dana Rp17 juta yang diakui telah diserahkan oleh keluarga tersangka untuk memastikan tidak ada praktik Markus?
4. Apa langkah konkret Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Desa dalam memberikan rehabilitasi serta perlindungan bagi korban agar insiden serupa tidak terulang?
Terpisah, di tengah simpang siur informasi mengenai “uang damai”, Polres Kebumen memberikan klarifikasi resmi di salah satu media online perihal fakta hukum dan status para pelaku untuk memberikan pencerahan bagi publik.
Polres Kebumen memastikan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pria berinisial IR (30).
Dari jumlah tersebut, delapan orang telah dilakukan penahanan, sedangkan dua lainnya tidak ditahan karena masih berusia di bawah umur.
Kasat Reskrim Polres Kebumen, AKP Kanzi Fathan, membenarkan perkembangan penanganan perkara tersebut.
“Sudah ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Delapan orang dilakukan penahanan, sementara dua lainnya tidak dilakukan penahanan karena masih di bawah umur,” ujar AKP Kanzi Fathan.
Ia menambahkan fakta penting bahwa salah satu dari delapan tersangka yang ditahan diketahui berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kasus ini bermula setelah beredarnya video yang memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan, berupa pemukulan dan penendangan, terhadap korban IR yang merupakan warga Desa Puliharjo, Kecamatan Puring. Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring, pada 17 Februari 2026.
Pihak keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kebumen pada 1 Maret 2026 agar kepolisian mengusut dugaan penganiayaan dan memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum.
Hingga saat ini, penyidik Polres Kebumen masih melakukan pendalaman secara menyeluruh untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan motif di balik kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.
(M. Usup Litbang Nas)
