Semarang, 24 Juli 2026 [SaberPungli.net] Viral di media sosial, khususnya TikTok, mengenai pelayanan di SPKT Polsek Pedurungan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Di tengah banyaknya komentar pro dan kontra, muncul anggapan yang dinilai tidak memahami substansi persoalan yang sebenarnya.
Perlu dipahami bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan menjatuhkan institusi Polri maupun individu tertentu.
Kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar pelayanan publik di lingkungan kepolisian semakin profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Masyarakat pada dasarnya mendukung setiap aturan keamanan yang diterapkan di lingkungan kantor kepolisian.
Pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, pengemudi mobil wajib memakai sabuk pengaman, serta membuka kaca kendaraan saat memasuki area kantor polisi merupakan prosedur yang dapat dipahami sebagai bagian dari pengamanan markas.
Namun, yang menjadi sorotan bukanlah aturan tersebut, melainkan cara penyampaiannya kepada masyarakat.
Banyak warga menilai bahwa petugas pelayanan, khususnya yang bertugas di SPKT sebagai garda terdepan pelayanan publik, seharusnya mengedepankan etika komunikasi yang santun, ramah, dan menghormati masyarakat.
Pelayanan prima yang selama ini digaungkan Polri melalui budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) diharapkan benar-benar diterapkan dalam setiap interaksi dengan masyarakat.
Teguran yang disampaikan dengan bahasa yang baik akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan bentakan atau nada tinggi yang justru dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi warga yang datang mencari pelayanan.
Dalam peristiwa yang menjadi perhatian publik, nama oknum anggota yang disebut sebagai Arif, selaku Kepala SPKT (KSPKT) Polsek Pedurungan, ikut menjadi sorotan.
Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh tuduhan yang berkembang di media sosial, masyarakat berharap adanya evaluasi internal yang objektif demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa laporan pengaduan telah disampaikan kepada Paminal Polrestabes Semarang dan disebut akan ditindaklanjuti.
Namun hingga berita ini ditulis, pihak pelapor mengaku belum menerima informasi ataupun pemberitahuan resmi mengenai perkembangan penanganan pengaduan tersebut.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Transparansi terhadap tindak lanjut laporan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan internal Polri.
Sejumlah warga berharap agar setiap laporan masyarakat tidak berhenti pada tahap penerimaan saja, tetapi juga disertai informasi mengenai perkembangan proses penanganannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, masyarakat akan melihat bahwa setiap kritik benar-benar menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Kritik yang disampaikan masyarakat sejatinya bukan bentuk kebencian terhadap Polri, melainkan harapan agar seluruh personel, khususnya yang bertugas di lini pelayanan, mampu menjadi wajah Polri yang Presisi, profesional, dan humanis.
Kepercayaan masyarakat dibangun bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui sikap ramah, komunikasi yang baik, serta pelayanan yang menghargai setiap warga negara.
Masyarakat berharap jajaran Polrestabes Semarang dapat memberikan kepastian atas tindak lanjut laporan yang telah disampaikan, sekaligus menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi agar pelayanan di SPKT Polsek Pedurungan semakin baik, lebih humanis, dan benar-benar mencerminkan semangat Polri Untuk Masyarakat.
(M. Usup Litbang Nas)
