SEMARANG [SaberPungli.net] Aktivis LSM senior dan pegiat sosial kemasyarakatan Kota Semarang, Haris Muntaha, SE, kembali menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Semarang, khususnya keberadaan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang (TP3KS), termasuk penggunaan anggaran untuk tim bantuan dan tim ahli Wali Kota.
Menurut Haris, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, bukan semata-mata dari sisi administratif. Efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dasar kewenangan serta manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama dalam setiap penggunaan anggaran daerah.
“Kalau ada dugaan penggunaan APBD yang tidak efektif, terjadi tumpang tindih fungsi, atau keberadaan suatu tim tidak memberikan manfaat yang terukur, maka harus ada pemeriksaan secara objektif. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya,” tegas Haris.
Karena itu, Haris mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan telaah dan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Semarang, terutama anggaran yang berkaitan dengan TP3KS, tim percepatan serta tim ahli Wali Kota apabila terdapat indikasi penyimpangan atau potensi kerugian keuangan negara maupun daerah.
Haris menegaskan, permintaan pemeriksaan tersebut bukan berarti dirinya menyimpulkan telah terjadi tindak pidana. Menurutnya, pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan hukum.
“Jangan langsung dimaknai sebagai tuduhan. Kita meminta lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan secara profesional. Kalau ternyata semuanya sesuai aturan, tentu harus kita hormati,” ujarnya.
Selain KPK, Haris juga meminta Kejaksaan dan Kepolisian menjalankan fungsi sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan persoalan yang memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti secara hukum. Ia menekankan pentingnya penanganan berdasarkan bukti, fakta dan prosedur yang berlaku.
“Ini bukan persoalan mencari kesalahan atau menjatuhkan pihak tertentu. Ini adalah kontrol sosial agar pemerintahan Kota Semarang semakin bersih, transparan dan akuntabel. Masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa APBD digunakan untuk kepentingan publik,” katanya.
Haris juga mengingatkan pentingnya memperjelas dasar hukum setiap tim yang dibentuk pemerintah. Menurutnya, sebuah tim harus memiliki dasar pembentukan, tugas, kewenangan, target kerja, indikator kinerja dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Ia menilai keberadaan tim di lingkungan pemerintahan jangan sampai menimbulkan tumpang tindih dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang sudah memiliki kewenangan masing-masing. Setiap rupiah APBD, kata dia, harus memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang dibutuhkan, jelaskan urgensinya. Apa tugasnya, berapa anggarannya, siapa yang bertanggung jawab dan apa hasilnya. Publik berhak mendapatkan informasi mengenai penggunaan uang rakyat,” tegas Haris.
Haris selanjutnya meminta DPRD Kota Semarang memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang, khususnya dalam hal penganggaran dan pelaksanaan program yang melibatkan tim-tim khusus tersebut.
Ia juga mendorong agar informasi mengenai dasar pembentukan, anggaran, kegiatan dan hasil kerja tim terkait dapat dibuka secara transparan kepada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Haris, keterbukaan justru dapat menjadi instrumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Apabila seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, transparansi dan pemeriksaan tidak perlu dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari evaluasi tata kelola pemerintahan.
“Kalau memang semua sudah sesuai aturan, pemeriksaan justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, harus ditindak sesuai hukum,” ujarnya.
Haris berharap kritik dan desakan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Semarang. Ia menegaskan bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan pemerintahan berjalan bersih, efektif, transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Periksa secara objektif, buka secara transparan, dan tindak jika terbukti. Semarang bersih adalah harapan kita bersama. Semarang semakin hebat harus dibangun dengan pemerintahan yang berintegritas dan uang rakyat yang benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat,” pungkas Haris.
(M. Usup Litbang Nas_Pur412)
