Semarang [SaberPungli.net] Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus bergerak cepat menekan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di kisaran 3,3 persen. Melalui berbagai program nyata di lapangan, Pemkot menargetkan penurunan hingga 2,9 persen pada tahun 2030 mendatang.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa upaya menurunkan kemiskinan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Semua pihak, mulai dari masyarakat, dunia usaha, hingga perguruan tinggi, harus ikut terlibat agar hasilnya benar-benar terasa.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Diperlukan kolaborasi dari akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar program penanggulangan kemiskinan ini bisa berdampak nyata,” ujar Agustina saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kota Semarang di Hotel UTC, Kamis (23/10/2025).
Salah satu langkah konkret yang kini menjadi fokus utama Pemkot adalah memperkuat ekonomi masyarakat lewat pengembangan UMKM. Agustina menekankan pentingnya dukungan warga untuk membeli produk lokal sebagai cara paling langsung membantu perekonomian pelaku usaha kecil.
“UMKM akan kuat kalau produknya dibeli. Gerakan sederhana ini bisa memutar roda ekonomi dari bawah,” tegasnya.
Hasil rakor juga memutuskan adanya kolaborasi antara Pemkot dan kalangan akademisi untuk melakukan kajian kebijakan berbasis data, terutama guna mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah rawan seperti Semarang Utara.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Semarang yang juga Kepala Bappeda, Budi Prakosa, menambahkan, faktor lingkungan masih menjadi penyebab utama kemiskinan di beberapa kawasan. Genangan air dan sanitasi yang buruk di Semarang Utara serta Gayamsari, misalnya, turut memperlambat perbaikan ekonomi warga.
“Kami sudah menyiapkan 13 program intervensi. Fokusnya memperbaiki infrastruktur lingkungan, meningkatkan sanitasi, serta membantu modal usaha bagi UMKM agar mereka bisa mandiri,” jelas Budi.
Selain mendukung UMKM, Pemkot juga mengembangkan potensi ekonomi lokal seperti sentra pengasapan ikan di Semarang Utara, pengolahan sampah di Jomblang Candisari, dan produksi jajanan pasar di Bangetayu Genuk. Setiap sektor akan mendapatkan pendampingan lintas dinas agar menjadi pusat ekonomi baru di wilayahnya.
Pemkot juga tengah memetakan risiko kesehatan hingga tingkat RW di kawasan miskin sebagai dasar intervensi sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Semua potensi lokal akan kami dorong. Kuncinya kolaborasi agar kesejahteraan warga meningkat, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidupnya,” tutup Budi.
Dengan langkah terarah dan dukungan penuh masyarakat, Pemkot Semarang optimistis upaya menekan kemiskinan bisa benar-benar terasa manfaatnya di kehidupan warga sehari-hari.
(Teks/foto: Albert Marbun)
