DaerahHukum & Kebijakan PublikHukum & KriminalInternasionalNasionalOpiniTNI POLRI

KAPOLRI JENDERAL SUYUDI ARIO SETO PASANG BADAN, TAK ADA TOLERANSI PELANGGARAN INTERNAL: MARWAH POLRI DAN KEPERCAYAAN RAKYAT JADI TARUHAN

29
×

KAPOLRI JENDERAL SUYUDI ARIO SETO PASANG BADAN, TAK ADA TOLERANSI PELANGGARAN INTERNAL: MARWAH POLRI DAN KEPERCAYAAN RAKYAT JADI TARUHAN

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, 21 November 2026 [SaberPungli.net]  Penegakan hukum di lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia menjadi ujian serius bagi kepemimpinan dan integritas institusi. Di tengah sorotan publik terhadap berbagai persoalan aparat, ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mendorong pembenahan internal menjadi pesan penting bahwa hukum dan disiplin harus berdiri di atas segala kepentingan.

Kapolri tidak boleh membiarkan pelanggaran menjadi budaya, apalagi jika penyimpangan dilakukan oleh personel yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga hukum, keamanan, serta keadilan di tengah masyarakat. Pembenahan internal bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kehormatan institusi Polri.

Integritas bukan sekadar slogan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan.

Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, setiap anggota Polri dituntut memiliki integritas, profesionalisme, serta keberanian mempertanggungjawabkan tindakan dan kewenangannya. Pangkat dan jabatan bukan alasan untuk menghindari pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran.

Ketegasan dalam penindakan internal menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus mata rantai penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun perilaku yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Pengawasan yang kuat, pemeriksaan yang objektif, serta tindakan yang sesuai aturan harus menjadi bagian dari sistem pembenahan yang berkelanjutan.

Sikap tersebut sejalan dengan pesan Kapolri dalam pembekalan di Lemhannas RI, yang menekankan pentingnya integritas personel, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta tidak menutupi pelanggaran yang dilakukan anggota. Kapolri juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui kinerja nyata dan pelayanan yang bertanggung jawab. Tribratanews

Polri yang kuat bukan berarti institusi yang tidak pernah menghadapi masalah. Polri yang kuat adalah institusi yang berani melakukan evaluasi, mengungkap persoalan, memperbaiki kesalahan, dan mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum serta prosedur yang berlaku.

Penegakan hukum internal juga harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara anggota yang menjalankan tugas dengan baik harus mendapatkan perlindungan, penghargaan, dan dukungan dari institusi.

Marwah kepolisian tidak akan terjaga hanya melalui pernyataan atau seruan. Marwah Polri akan terlihat dari bagaimana institusi merespons kritik, menyelesaikan persoalan, menindak pelanggaran, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa diskriminasi.

Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, agenda konsolidasi internal, penguatan integritas, dan peningkatan pelayanan publik diharapkan menjadi fondasi bagi Polri yang semakin profesional, humanis, serta dipercaya rakyat. Komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan kedekatan dengan masyarakat juga pernah ditegaskan Kapolri saat menyampaikan arah kebijakan kepemimpinannya. Presiden RI

Kini, tantangan terbesar bukan sekadar menjaga nama baik institusi, tetapi membuktikan bahwa Polri mampu berdiri tegak di atas hukum. Ketegasan, kejujuran, dan keberanian melakukan pembenahan merupakan modal utama untuk menjaga kehormatan kepolisian sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Marwah Polri adalah marwah penegakan hukum. Ketika hukum ditegakkan secara adil di dalam tubuh institusi sendiri, kepercayaan rakyat akan menjadi kekuatan terbesar Polri.

(M. Usup Litbang Nas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *