SEMARANG [SaberPungli.net] Ratusan anggota Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL) Jawa Tengah menggelar aksi damai di depan kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Jalan Tri Lomba Juang, Kota Semarang, Rabu (15/10). Mereka menuntut agar Trans7 dijatuhi sanksi berat hingga diboikot tayang, setelah menayangkan program yang dinilai melecehkan kyai dan pesantren.
Massa yang didominasi para santri dan alumni pondok pesantren itu datang mengenakan sarung dan peci. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Boikot Trans7! Jaga Marwah Pesantren!” serta “KPI Harus Tegas, Jangan Biarkan Media Hina Ulama!”. Aksi dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Pemicu aksi ini bermula dari tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 pada 13 Oktober 2025 lalu. Dalam siaran tersebut terdapat narasi dan potongan gambar yang dianggap menyudutkan perilaku santri terhadap kyai di pesantren, khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
Tayangan itu memantik kemarahan kalangan pesantren karena dinilai memutarbalikkan nilai penghormatan santri kepada kyai menjadi kesan negatif dan tak bermoral. Para alumni Lirboyo menilai, konten tersebut tidak hanya melukai perasaan santri, tapi juga mencoreng citra lembaga pendidikan Islam di Indonesia.
Ketua PW HIMASAL Jawa Tengah, KH M. Nur Chabib, menegaskan bahwa pesantren adalah benteng moral bangsa yang seharusnya dihormati.
“Kami datang ke sini untuk menyampaikan bahwa tayangan itu telah menodai martabat pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan moral dan agama yang melahirkan banyak ulama besar. Tayangan itu berarti menghina seluruh santri di Indonesia maupun di luar negeri,” ujarnya tegas.
Dalam aksinya, HIMASAL Jateng menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, KPID Jateng dan KPI Pusat diminta memberikan sanksi berat kepada Trans7. Kedua, Trans7 wajib menyampaikan permintaan maaf terbuka di media nasional. Ketiga, mendesak boikot sementara seluruh program Trans7 hingga permintaan maaf disiarkan secara resmi.
Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Assyahiddin, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dari perwakilan massa HIMASAL dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum penyiaran.
“Kami akan memproses laporan ini dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian. Setiap konten yang menyinggung SARA atau melecehkan kelompok keagamaan tidak bisa ditoleransi,” ungkapnya.
Sementara itu, koordinator lapangan aksi HIMASAL menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan bentuk permusuhan terhadap media, tetapi sebagai peringatan agar lembaga penyiaran lebih berhati-hati dalam mengangkat isu keagamaan.
“Kami tidak anti-media, kami hanya menuntut tanggung jawab. Jangan jadikan tradisi pesantren sebagai bahan sensasi untuk menaikkan rating,” ujarnya.
Menanggapi gelombang protes dari berbagai kalangan, pihak Trans7 sebelumnya telah merilis pernyataan permintaan maaf melalui siaran pers. Mereka mengakui adanya kekeliruan dalam proses penyajian tayangan dan menegaskan tidak memiliki niat untuk menghina pesantren atau kyai.
Namun, HIMASAL menilai permintaan maaf tersebut belum cukup. Mereka menuntut agar permintaan maaf itu disiarkan di jam tayang utama dan dalam format visual yang bisa diketahui masyarakat luas.
Aksi HIMASAL Jawa Tengah ini menambah panjang daftar protes terhadap Trans7 dari berbagai pesantren dan organisasi keagamaan di Indonesia. Gelombang desakan agar KPI bersikap tegas terus bergulir, menunjukkan kuatnya solidaritas pesantren dalam menjaga kehormatan ulama.
Publik kini menanti langkah konkret dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator penyiaran nasional, agar kasus serupa tidak terulang dan media semakin berhati-hati dalam menjaga nilai etika dan keberagaman bangsa.
#b13deks412_M. Usup
