Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika yang terjadi di masyarakat. “Karena kondisi yang terjadi di masyarakat dan menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka kami sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Menariknya, seluruh fraksi di DPRD Pati, termasuk partai pengusung Sudewo, sepakat dengan langkah tersebut. Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PPP, PKB, PKS, Demokrat, hingga Golkar kompak menyetujui penggunaan Hak Angket. Kesepakatan lintas partai ini menandakan krisis politik yang serius di Kabupaten Pati.
Pemicu langkah politik ini adalah kericuhan besar saat aksi demonstrasi masyarakat Pati pada hari yang sama. Ribuan massa dari berbagai wilayah memenuhi Alun-Alun Kabupaten Pati dan area sekitarnya, menggelar protes yang awalnya berjalan damai sebelum berujung bentrok.
Kerusuhan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Kaca kantor Bupati dan gedung DPRD pecah, gerbang kantor pemerintahan dirobohkan massa, dan satu unit mobil polisi dibakar. Situasi ini membuat aparat keamanan harus bekerja ekstra untuk mengendalikan keadaan.
Tak hanya kerusakan materi, insiden ini juga memakan korban di kedua belah pihak, baik dari warga maupun aparat. Hingga kini, jumlah pasti korban luka belum dipublikasikan secara resmi, namun sejumlah saksi mata menyebut ada yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Aksi massa yang melibatkan ratusan ribu orang itu disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Pati. Gelombang massa datang sejak pagi, membawa berbagai tuntutan yang diarahkan langsung kepada Bupati Sudewo, termasuk desakan agar ia segera mundur dari jabatannya.
Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab eskalasi aksi menjadi ricuh. Sementara itu, Pansus Hak Angket yang baru dibentuk DPRD akan mulai bekerja dalam waktu dekat untuk mengumpulkan bukti dan keterangan sebelum memutuskan rekomendasi akhir terkait pemakzulan.
Krisis politik dan sosial yang tengah melanda Kabupaten Pati ini diperkirakan akan menjadi ujian berat bagi stabilitas pemerintahan daerah. Semua pihak kini menunggu langkah lanjutan DPRD dan respon resmi Bupati Sudewo terhadap tuntutan yang semakin menguat di tengah masyarakat.
#bl3d3ks._M. Usup
