DEPOK, SaberPungli.net: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat mengadopsi konsep bursa kerja secara langsung melalui media sosial. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan pekerjaan sekaligus mendorong perusahaan lebih terbuka dalam menyampaikan kebutuhan tenaga kerja.
Dedi mengatakan, persoalan akses informasi lowongan kerja tidak cukup ditangani hanya di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berada di wilayah yang memiliki aktivitas industri dan kebutuhan tenaga kerja.
Pemprov Jawa Barat sendiri telah menjalankan bursa kerja online melalui siaran langsung di media sosial. Program tersebut dilaksanakan secara rutin setiap Rabu melalui akun TikTok Dedi Mulyadi dengan menyampaikan informasi perusahaan yang membuka rekrutmen, posisi yang tersedia, hingga kualifikasi yang dibutuhkan. Dedi menegaskan, program tersebut tidak dirancang untuk dijalankan oleh gubernur seorang diri. Ia meminta bupati dan wali kota segera mengadopsi pola serupa di daerah masing-masing agar semakin banyak perusahaan membuka informasi kebutuhan tenaga kerja secara langsung kepada masyarakat.
“Jalan terus, hari ini di Depok (terkait bursa kerja). Saya itu kan sebenarnya gubernur tuh memulai. Kan nggak mungkin Gubernur terus. Nah setelah itu bupati dan wali kotanya mengadopsi konsep ini segera laksanakan agar perusahaan-perusahaan ini terbuka kesempatan kerjanya,” kata Dedi, Rabu (23/9/2026). Menurut Dedi, dirinya hanya ingin menjadi pemicu agar pemerintah daerah berani melakukan terobosan dalam membuka akses informasi pekerjaan. Setelah konsep tersebut berjalan di tingkat provinsi, pelaksanaannya diharapkan dapat diperluas oleh pemerintah kabupaten dan kota.
“Saya ini sebenarnya hanya trigger aja. Nanti sekarang misalnya Kabupaten Bekasi, dia berkomitmen tiap hari Jumat live bursa kerja, bupatinya langsung. Dan kemudian dia mendorong industri untuk terbuka. Jangan sampai dari 9.000 industri di Bekasi hanya 15 yang mengumumkan kesempatan kerja,” ujarnya. Dedi menyoroti kesenjangan antara jumlah perusahaan dan jumlah perusahaan yang secara terbuka mengumumkan kebutuhan tenaga kerja. Ia menilai, semakin banyak perusahaan menyampaikan informasi rekrutmen kepada publik, semakin besar pula jumlah peluang kerja yang dapat diketahui masyarakat.
“15 yang mengumumkan kesempatan kerja kan lumayan sudah ada 300 lowongan kerja. Kalau 9.000 ngumumin, itu bisa 30.000 itu,” katanya. Dorongan tersebut disampaikan Dedi bersamaan dengan pelaksanaan bursa kerja online di Kota Depok pada Rabu (23/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 16 perusahaan turut menyampaikan kebutuhan tenaga kerja. Data yang disampaikan pada awal pelaksanaan mencatat 40 jenis jabatan dengan 1.056 lowongan yang tersedia.
Dedi berharap model tersebut dapat terus dikembangkan di berbagai daerah di Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi yang lebih mudah dijangkau masyarakat, terutama para pencari kerja.
Ia juga meminta kepala daerah tidak sekadar menunggu program dari pemerintah provinsi, tetapi mengambil peran aktif dalam mempertemukan perusahaan dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
“Harus, kan sebenarnya yang bertanggung jawab langsung terhadap ketersediaan lapangan kerja yang langsung bersentuhan tuh bupati dan wali kota,” tegas Dedi. Dedi mendorong para bupati dan wali kota untuk kreatif dalam mengembangkan layanan informasi ketenagakerjaan. Ia menyebut pola yang telah berjalan di tingkat provinsi dapat langsung diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
“Makanya kita hari ini mendorong agar para Bupati/Wali Kota kreatif. Dan cara kreatifnya sudah, program yang sudah efektif bisa dilaksanakan oleh bupati dan wali kota tinggal dilaksanakan,” pungkasnya.
