Pembongkaran dilakukan Satpol PP Kota Semarang dengan cara yang dinilai arogan dan mengabaikan aspirasi warga yang selama ini memasang portal demi keamanan lingkungan. Ironisnya, tindakan ini berlangsung meski Lurah Petompon, Camat Gajah Mungkur, dan Kasatpol PP sebelumnya secara tegas menyatakan tidak perlu ada pembongkaran.
Fakta di lapangan menunjukkan inkonsistensi sikap pejabat setempat. Saat dikonfirmasi ulang setelah pembongkaran, pernyataan mereka berubah drastis. Lurah Mamit tiba-tiba beralasan tak mampu menolak tindakan Satpol PP, sedangkan Camat Puput menyatakan hanya memfasilitasi, tak berpihak ke siapa pun.
Padahal, warga dan tim media sudah mendatangi langsung pihak kelurahan dan kecamatan untuk memastikan portal tetap terpasang. Pernyataan kompak aparat berubah setelah pihak dr. Sahal, yang bukan warga Gunung Sawo, diduga melakukan tekanan melalui pengacara.
“Ini bukti pemerintah lebih peduli usaha kos-kosan ketimbang keselamatan kami. Perda itu hanya dijadikan alasan. Kalau memang mau tegakkan perda, kenapa dulu bilang portal tak usah dibongkar?” kata seorang warga.
Satpol PP berdalih pembongkaran berdasar Perda Nomor 5 Tahun 2017. Namun, warga menilai perda tersebut tidak relevan diterapkan di dalam kawasan perumahan. Portal itu pun dibongkar sepihak tanpa persetujuan RT, RW, maupun warga setempat.
Warga Gunung Sawo menyebut pembongkaran ini contoh nyata keberpihakan aparat kepada pemodal kuat. Mereka menduga ada permainan kepentingan yang membuat pemerintah daerah tunduk pada tekanan pengusaha kos-kosan.
“Kami kecewa dan merasa dipermainkan. Kalau aparat bisa diatur pengusaha, ke mana lagi rakyat kecil harus mencari perlindungan?” ungkap warga lainnya.
Tim media akan terus mengawal dugaan praktik keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan ini sampai terang benderang.
Team Redaksi
