DaerahHukum & Kebijakan PublikHukum & KriminalInternasionalNasionalOpiniTNI POLRI

KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO: PEMBERANTASAN KEJAHATAN TAK BOLEH SETENGAH HATI, PEMBENAHAN INTERNAL POLRI JADI PERHATIAN

33
×

KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO: PEMBERANTASAN KEJAHATAN TAK BOLEH SETENGAH HATI, PEMBENAHAN INTERNAL POLRI JADI PERHATIAN

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, 22 November 2026 [SaberPungli.net] Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan tindak kejahatan sekaligus mendorong pembenahan internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keamanan masyarakat, melindungi kepentingan negara, serta memastikan institusi kepolisian tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pemberitaan Kompas pada 22 November 2026, Suyudi menekankan bahwa pemberantasan narkotika tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan bandar maupun pengedar di lapangan. Penegakan hukum harus mampu menjangkau seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari jaringan penyelundupan, tempat produksi narkotika, laboratorium tersembunyi hingga jalur distribusi yang memanfaatkan wilayah perbatasan.

Penanganan kejahatan narkotika membutuhkan kerja kepolisian yang terintegrasi, mulai dari pengumpulan informasi, penyelidikan, penindakan hingga pengembangan perkara untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Langkah ini penting mengingat peredaran narkotika bukan sekadar persoalan kriminalitas biasa, melainkan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda, ketahanan keluarga dan keamanan nasional.

PEMBENAHAN INTERNAL, HUKUM HARUS BERLAKU BAGI SEMUA

Selain menaruh perhatian terhadap pemberantasan kejahatan di tengah masyarakat, Kapolri Suyudi juga menekankan pentingnya penegakan hukum di lingkungan internal Polri.

Pembenahan institusi harus dilakukan dengan prinsip profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan institusi serta menjalankan kewenangan berdasarkan aturan hukum.

Apabila ditemukan pelanggaran, proses pemeriksaan dan penindakan harus dilakukan secara objektif, berdasarkan bukti dan sesuai mekanisme yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena jabatan, pangkat maupun kedekatan tertentu.

Penegakan hukum internal juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab, kepercayaan publik terhadap kepolisian tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengungkap kasus besar, tetapi juga melalui keteladanan, integritas dan sikap adil setiap personel dalam menjalankan tugas.

POLRI HARUS HADIR MELINDUNGI MASYARAKAT

Tantangan kepolisian ke depan semakin kompleks. Perkembangan kejahatan terorganisasi, peredaran narkotika lintas negara, penyalahgunaan teknologi hingga berbagai bentuk pelanggaran hukum menuntut Polri untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalitas.

Karena itu, pemberantasan kejahatan harus berjalan beriringan dengan pembenahan organisasi. Ketegasan dalam penindakan harus tetap mengedepankan prosedur hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan.

Pada akhirnya, keberhasilan Polri bukan semata-mata diukur dari banyaknya penangkapan atau besarnya barang bukti yang disita, melainkan juga dari kemampuan mencegah kejahatan, menyelamatkan masyarakat dan memastikan hukum berlaku bagi siapa pun.

Masyarakat tentu berharap komitmen pemberantasan kejahatan dan pembenahan internal tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, sehingga Polri semakin dipercaya sebagai institusi yang hadir untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

(M. Usup Litbang Nas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *