DaerahInternasionalNasionalOpiniTNI POLRI

PROGRAM POLIRAN KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO DINILAI BISA TEKAN PENGANGGURAN DAN CEGAH TPPO, POLRI HADIR BUKA PELUANG KERJA MASYARAKAT

21
×

PROGRAM POLIRAN KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO DINILAI BISA TEKAN PENGANGGURAN DAN CEGAH TPPO, POLRI HADIR BUKA PELUANG KERJA MASYARAKAT

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, 21 November 2026 [SaberPungli.net]  Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto dinilai menjadi salah satu langkah pendekatan sosial yang berpotensi membantu mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang berawal dari persoalan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan kerentanan masyarakat terhadap tawaran kerja ilegal.

Melalui program POLIRAN, Polri berupaya membuka akses keterampilan, mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, serta membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak. Pendekatan tersebut dinilai penting karena masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi kerap menjadi sasaran pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, tetapi berujung pada eksploitasi maupun perdagangan orang.

Program POLIRAN bukan sekadar pelatihan keterampilan, tetapi juga diarahkan pada upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan adanya akses pelatihan, pendampingan, serta peluang penempatan kerja, masyarakat diharapkan memiliki alternatif yang lebih aman dan legal dalam mencari nafkah.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa POLIRAN harus memberikan manfaat nyata, terutama memastikan peserta pelatihan tidak berhenti pada tahap memperoleh keterampilan, melainkan dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan.

Saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Polda Banten pada Jumat, 20 November 2026, Kapolri menekankan pentingnya memastikan para lulusan mendapatkan pekerjaan serta terus dipantau perkembangan kariernya.

Program POLIRAN menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Melalui mekanisme tersebut, Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa berperan menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, kemudian peserta diberikan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja sebelum difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan.

Pada pelatihan Angkatan ke-7 di Banten, sebanyak 502 peserta telah mengikuti pelatihan berbagai keterampilan, di antaranya pengolahan sampah, perikanan bioflok, hidroponik, kelistrikan, hingga pengelasan.

Pengembangan POLIRAN juga diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat pesisir, nelayan, serta sektor pariwisata. Polri juga menyiapkan pelatihan tematik agar keterampilan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di masing-masing daerah.

Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan Polri yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan persoalan sosial yang berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pencegahan TPPO sendiri membutuhkan kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, hingga masyarakat. Peningkatan akses pekerjaan yang legal, informasi ketenagakerjaan yang benar, serta keterampilan yang memadai dapat menjadi bagian penting dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik eksploitasi.

Kapolri juga menegaskan bahwa Polri tidak mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan, melainkan berperan membantu memfasilitasi masyarakat agar terhubung dengan lembaga pelatihan, pemerintah, dan pihak swasta.

POLIRAN diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai institusi yang mendorong produktivitas, kepedulian sosial, dan peluang kesejahteraan.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat melalui POLIRAN menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis yang menghubungkan keamanan dengan kesejahteraan. Sebab, masyarakat yang memiliki kesempatan kerja, keterampilan, dan penghasilan yang layak juga memiliki daya tahan lebih baik terhadap berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan kerentanan ekonomi.

(M. Usup Litbang Nas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *