Salatiga, SaberPungli.net: Penyaluran bantuan sosial berupa 200 paket sembako oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ) kepada warga terdampak pembangunan akses on/off ramp Pattimura menuai sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan pembagian bantuan yang dinilai tidak merata dan terkesan tebang pilih.
Kegiatan yang berlangsung di Taman Wisata Sejarah Salatiga pada Kamis (23/04) tersebut dihadiri oleh Wali Kota Salatiga Robby Hernawan bersama jajaran Forkopimda. Dalam kegiatan itu, bantuan sembako secara simbolis diserahkan langsung oleh Wali Kota Salatiga didampingi unsur Forkopimda kepada perwakilan warga penerima.
Penyerahan bantuan berlangsung khidmat di Taman Wisata Sejarah Salatiga (TWSS), turut dihadiri Komisaris TMJ, Tino Rahardian. Kehadiran unsur pemerintah dan perusahaan menjadi simbol sinergi dalam mendukung masyarakat terdampak proyek strategis tersebut.
Program bantuan ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) TMJ yang bertujuan membantu masyarakat terdampak proyek pembangunan akses tol Pattimura. Dalam keterangannya, pihak TMJ menyatakan komitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar proyek, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas ketidaknyamanan selama masa konstruksi. Ia mengakui adanya gangguan terhadap akses jalan dan aktivitas harian warga, meskipun proyek ini diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru bagi Kota Salatiga.
Namun di lapangan, sejumlah warga, khususnya dari wilayah Nogosaren dan sebagian Bugel, mengaku tidak menerima bantuan meskipun tinggal berdekatan dengan lokasi proyek dan merasakan langsung dampak pembangunan, seperti gangguan lingkungan hingga aktivitas harian.
“Seharusnya warga yang benar-benar terdampak dan berada di sekitar proyek mendapatkan bantuan sesuai data. Tapi kenyataannya masih banyak yang tidak tersentuh,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga berharap adanya transparansi dalam pendataan penerima bantuan serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi sembako. Mereka juga meminta pemerintah daerah bersama pihak TMJ melakukan verifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran.
Sorotan ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan program sosial perusahaan ke depan, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek strategis tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak TMJ belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidakmerataan distribusi bantuan tersebut.
DivHum
