IKN [SaberPungli.net] Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, kreatif, percaya diri, dan bertanggung jawab.
Hal ini disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus APPSI masa bakti 2025–2029 di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (11/11/2025).
“Tujuannya [terbentuknya APPSI] adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, kreatif, percaya diri, dan bertanggung jawab,” ujar Wiyagus.
Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan bahwa sejak dideklarasikan pada 6 Juni 2000, APPSI telah memainkan peran penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sebagai wadah kepemimpinan tingkat nasional, APPSI diharapkan menjadi jembatan yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah provinsi dapat saling berbagi pengalaman, memperdalam pemahaman tata kelola pemerintahan, serta mengembangkan potensi daerah demi kemajuan bangsa.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus juga menyoroti arah kebijakan nasional yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda). Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kontribusi aktif seluruh elemen bangsa, termasuk peran strategis Pemda melalui APPSI dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Wiyagus mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagai arah pembangunan menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
“Visi tersebut dijabarkan melalui Asta Cita yang diimplementasikan dalam 32 urusan pemerintahan konkuren di daerah,” ujar Wiyagus.
Ia menambahkan, peran aktif Pemda menjadi kunci keberhasilan berbagai program strategis nasional. Di antaranya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Wiyagus menegaskan bahwa berbagai program tersebut memerlukan dukungan nyata dari seluruh kepala daerah agar pelaksanaannya berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah. Pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan sekaligus cerminan efektivitas kebijakan Pemda.
“Selain itu, perlu menjadi perhatian bersama pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Wiyagus.
Terakhir, Wiyagus menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional. Ia menyampaikan lima pesan bagi para gubernur selaku pengurus APPSI, yakni memperkuat keterpaduan RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meningkatkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah, mengoptimalkan sumber daya secara efisien dan berkeadilan, menyesuaikan alokasi anggaran secara sinergis, serta memaksimalkan potensi daerah sebagai kekuatan pembangunan nasional.
“Mari kita jadikan momentum pengukuhan Dewan APPSI ini sebagai titik awal untuk memperkuat sinergi, memperkokoh kolaborasi, dan meneguhkan komitmen kita dalam membangun Indonesia dari daerah,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
(M. Usup)
