[SaberPungli.net] Masyarakat Demak, khususnya Warga Pesisir dan pengguna Jalan Pantura Sayung – Demak, boleh merasa lega. Pasalnya, Pemerintah Pusat telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Pulau Jawa. Lembaga yang dipimpin oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashar, secara tidak langsung merupakan pengakuan, bahwa Banjir Rob Pantura adalah Kewenangan Pusat, bukan kesalahan Bupati ataupun Gubernur.
Usai Rapat Terbatas yang digelar Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025), AHY menjelaskan bahwa Pembangunan Giant Sea Wall adalah hal yang sangat esensial.
“Pembangunan Giant Sea Wall adalah hal yang sangat esensial guna melindungi Masyarakat yang tinggal di pesisir pulau jawa yang setiap saat terancam bencana akibat penurunan tanah atau land subsidence dan banjir rob, dan berbagai Kawasan industry strategis dan Kawasan perekonomian khusus yang banyak tergelas di sepanjang Pantura Jawa” papar nya.
AHY juga mengemukakan model proteksi pembangunan Giant Sea Wall di kawasan Pantura Jawa disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Hal itu disampaikan, seusai AHY melaporkan gambaran utuh dan detail target investasi program tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan.
“Saya bersama Laksamana Didit selaku Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dan tim tadi menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan sekaligus kami melaporkan sejumlah progres dalam perencanaan pembangunan Giant Sea Wall,” katanya.
Pada kawasan yang mengalami penurunan tanah (land subsidence) parah, kata AHY, dibutuhkan tanggul laut yang dibangun beberapa kilometer dari garis pantai.
Namun, di daerah dengan kondisi sedang, cukup dilakukan penguatan tanggul pantai untuk mencegah bencana.
Sementara itu, untuk kawasan yang relatif masih baik, rehabilitasi mangrove dinilai sebagai opsi paling efektif dan efisien.
“Jadi akan ada kombinasi antara tanggul laut, tanggul pantai, dan mangrove sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” kata AHY.
Ia menambahkan, pemerintah akan melengkapi kajian sebelum menetapkan langkah teknis maupun skema investasi proyek strategis tersebut.
M. Usup
