Demak [SaberPungli.net] 12 Februari 2026 – Dinamika penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Demak kembali menjadi sorotan.
Sejumlah elemen masyarakat, termasuk organisasi Pemuda Pancasila Demak dan GRIB Jaya Demak, menyatakan sikap tegas untuk bersatu melawan dugaan praktik mafia solar yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
Dalam pandangan kedua organisasi tersebut, solar bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang memang berhak menerima.
Namun, di lapangan masih ditemukan indikasi penyimpangan distribusi yang berpotensi menguntungkan oknum tertentu.
Perwakilan Pemuda Pancasila Demak menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk provokasi, melainkan upaya kontrol sosial sebagai bagian dari kepedulian terhadap hak masyarakat.
Hal senada disampaikan oleh jajaran GRIB Jaya Demak yang mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi solar bersubsidi di wilayah Kabupaten Demak.
Menurut mereka, jika praktik penyelewengan benar terjadi dan dibiarkan, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan solar dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Secara opini, sinergi antar organisasi kemasyarakatan dalam mengawal isu publik patut diapresiasi, selama tetap mengedepankan asas hukum, data yang akurat, serta tidak bertindak di luar kewenangan.
Penanganan persoalan distribusi BBM bersubsidi tentu memerlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak Pertamina agar penyaluran tepat sasaran.
Transparansi dan pengawasan yang konsisten menjadi kunci agar subsidi yang digelontorkan negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Kabupaten Demak, sebagai daerah dengan aktivitas pertanian dan perikanan yang cukup tinggi, sangat membutuhkan distribusi energi yang adil dan terkontrol.
Dengan komitmen bersama dan langkah yang sesuai koridor hukum, harapannya praktik-praktik yang merugikan masyarakat dapat dicegah, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
(M. Usup Litbang Nas)
