[SaberPungli.net] Pemerintah Kota Salatiga terus memperkuat upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, cepat, dan melayani.
Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG, memimpin langsung Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Ruang Kaloka Setda, Kamis (20/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa integritas merupakan pondasi utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Plt. Inspektur Kota Salatiga, para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja, Direktur BUMD, serta jajaran APIP.
Dua narasumber dari institusi yang telah berhasil mengimplementasikan ZI, yaitu Kepala Disdukcapil Kabupaten Boyolali dan Kepala Rutan Kelas II/B Salatiga, turut berbagi praktik dan implementasi ZI.
Dalam arahannya, Wali Kota mengapresiasi Inspektorat Daerah atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan yang menjadi bagian dari road map reformasi birokrasi.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Salatiga harus sejalan dengan prioritas Presiden RI untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sederhana, lincah, cepat, dan berorientasi pelayanan.
“Kita harus memangkas semua proses yang menghambat, terutama yang lambat, berbelit-belit, dan yang paling krusial, harus bebas dari pungutan liar (pungli), prioritas nasional ini adalah komitmen yang harus dikawal bersama di setiap instansi Pemkot Salatiga,”ujarnya.
Robby juga menyampaikan evaluasi pembangunan ZI tahun 2024, di mana dua unit kerja yang diajukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Nasional (TPN), ia menekankan perlunya sejumlah perbaikan mendasar.
Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran harus diperkuat melalui peningkatan pemahaman serta konsistensi dalam mengawal proses menuju WBK/WBBM.
Peran APIP, khususnya Tim Penilai Internal (TPI), juga harus lebih optimal agar pengawalan pembangunan ZI berlangsung aktif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Selain itu, sistem pengawasan perlu diperkuat melalui penerapan manajemen risiko integritas sebagai langkah pencegahan terhadap fraud dan praktik KKN. Monitoring dan evaluasi berkala pun menjadi hal penting, termasuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai dasar peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
Sosialisasi ini menjadi pijakan awal untuk menyatukan langkah bersama menuju pembangunan ZI yang lebih matang pada tahun 2026.
Robby menegaskan pentingnya percepatan pencapaian WBK/WBBM, terutama dengan menjadikan unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai pilot project.
“Unit kerja yang membangun ZI dan berhasil memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM diharapkan dapat menjadi role model bagi unit kerja lain dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan sosialisasi mencakup seluruh tahapan, mulai dari pembangunan ZI, evaluasi oleh TPI dan TPN, hingga pemantauan unit kerja berpredikat WBK/WBBM.
Chriz
