Dan Rahmat juga menyesalkan masih adanya kekerasan terhadap Wartawan diera Demokratis ini, karena hal tersebut bukan saja telah menghambat profesi wartawan dalam bertugas, tapi juga telah menghalangi hak warga negara Indonesia untuk mendapat informasi publik, ” Dalam hal ini Perlunya mekanisme Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas di lapangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena sejatinya kekerasan terhadap Wartawan merupakan salah satu ancaman terhadap demokrasi. Kami menyerukan semua pihak untuk menghormati dan mendukung kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi,” tandas Rahmat.
Sebagaimana informasi yang dapat dihimpun Media ini, bahwa peristiwa kekerasan terhadap Wartawan tersebut terjadi pada saat beberapa wartawan mewawancarai salah seorang Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Pati usai sang pejabat dipanggil Pansus DPRD Kabupaten Pati. Namun kegiatan yang biasa dilakukan secara normal oleh beberapa wartawan ini menjadi Aib demokrasi, karena salah seorang pengawal sang pejabat tersebut menghalang-halangi, bahkan mendorong seorang wartawan hingga jatuh. Selanjutnya para korban kekerasan tersebut langsung melaporkannya ke Aparat setempat. Namun hingga ditulisnya berita ini laporan dari Aksi kekerasan terhadap Wartawan tersebut nampaknya masih dalam proses hukum, ” Intinya harus segera diproses hukum, agar kejadian serupa tidak terulang lagi, serta meminta semua pemangku kepentingan untuk memastikan iklim kerja jurnalistik di Jawa Tengah tetap aman, sehat, dan profesional,”
M. Usup
