Jagung Jadi Sorotan: Polrestabes Semarang Jembatani Sinkronisasi Data Ketahanan Pangan

oleh -17 Dilihat
oleh

Seberpungli.net-Semarang, 5 Agustus 2025 — Guna menjawab tantangan peningkatan produksi jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional, Polrestabes Semarang memfasilitasi rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Ruang Rupatama, Selasa (5/8) pukul 13.30 WIB. Forum ini mempertemukan sejumlah instansi strategis guna menyatukan data dan menyusun langkah sinergis terkait pengelolaan pertanian jagung di Kota Semarang.

Dipimpin Wakapolrestabes AKBP Wiwit Ari Wibisono, rapat ini turut dihadiri perwakilan dari BPS Kota Semarang, Dinas Pertanian, Bulog, Perum Perhutani KPH Kendal, serta pejabat internal Polrestabes. Dalam pembukaannya, AKBP Wiwit menekankan pentingnya pembaruan dan penyatuan data lahan dan panen jagung agar laporan ke tingkat Polda tidak simpang siur.

“Ketidaksinkronan data hasil panen dengan penyerapan Bulog menjadi salah satu hambatan. Harus ada acuan tunggal, dan itu sebaiknya merujuk pada Dinas Pertanian,” tegas Wiwit.

PLT Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Semarang, Ratmi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 2.197 hektare LBS (lahan baku sawah), meskipun sebagian telah beralih fungsi. Ia menambahkan bahwa target tanam bukan bersifat instruksi dari pusat, tetapi disesuaikan dengan kondisi aktual seperti cuaca dan ketersediaan air. Bulan Agustus ini, penanaman jagung diproyeksikan seluas 23 hektare, dengan hasil sekitar 7 ton per hektare.

Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, menyoroti perbedaan metodologi antara lembaganya dan Dinas Pertanian, yang menyebabkan selisih data. BPS menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) berbasis citra satelit, sedangkan Dinas Pertanian menggunakan metode ubinan.

Sementara itu, perwakilan Bulog, Akbar, mengungkapkan bahwa realisasi serapan jagung masih jauh dari target. Dari rencana 57.000 ton, baru 347 ton yang berhasil dikumpulkan. Ia berharap koordinasi lebih erat dengan Dinas Pertanian untuk mengetahui jadwal panen secara akurat.

Dukungan juga disampaikan oleh Perhutani KPH Kendal, melalui Bapak Laode. Ia menyebut ada 23,2 hektare lahan yang dikelola masyarakat dan LMDH, berpotensi dikembangkan untuk jagung. Namun, kendala legalitas dan penggunaan lahan di bawah SUTET masih menjadi hambatan.

Menutup rapat, AKBP Wiwit menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan perlu didukung kolaborasi konkret dan keterbukaan data lintas instansi. Ia memastikan bahwa Polrestabes siap menjadi simpul penghubung komunikasi demi mewujudkan kedaulatan pangan lokal.

(Christina)