SEMARANG [SaberPungli.net] Forum Ormas Jateng Bersatu (FOJB) menyatakan sikap tegas, mendukung upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sekaligus mendesak penghapusan berbagai tunjangan yang dinilai tidak relevan bagi anggota DPR maupun DPRD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Koordinator Forum Ormas Jateng Bersatu, Doni Sahroni menilai, praktik pemberian tunjangan berlapis-lapis kepada wakil rakyat selama ini kerap menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Apalagi, tunjangan yang diterima tidak jarang dinilai jauh dari kepentingan rakyat.
“Tunjangan-tunjangan yang tidak relevan harus dihapus. Tidak hanya DPR, tapi juga DPR daerah di provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Doni, Senin (8/9).
Dorongan Reformasi Anggaran
Menurut Doni, sikap kritis terhadap fasilitas dan tunjangan bagi legislatif harus terus digaungkan, karena menyangkut penggunaan APBN maupun APBD yang bersumber dari pajak rakyat. Ia menilai, reformasi anggaran harus dimulai dari lembaga perwakilan, agar publik dapat merasakan bahwa wakil rakyat benar-benar menjalankan fungsi kontrol, legislasi dan anggaran dengan penuh integritas.
“Kalau tunjangan yang tidak ada kaitannya dengan fungsi kerja tetap dipertahankan, rakyat akan makin tidak percaya. Justru sebaliknya, penghapusan tunjangan yang tidak relevan akan meningkatkan citra positif DPR maupun DPRD di mata masyarakat,” tambahnya.
Disampaikan pula perbandingan tunjangan rumah yang diterima antara DPR RI DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten di Indonesia.
Tunjangan DPR RI Take home pay (setelah dipotong pajak) Rp 65,6 juta, DPRD Provinsi (contoh Jabar, Jateng, Jakarta), untuk tunjangan rumah DPRD Provinsi Jabar, untuk Ketua Rp 71 juta, Wakil Ketua Rp 65 juta, Anggota Rp 62 juta, sedang untuk provinsi Jatim, transportasi circa Rp 20,85 juta per anggota,
Jakarta Ketua DPRD Rp 78,8 juta, anggota Rp 70,4 juta
Di Jawa Tengah sendiri, tunjangan rumah DPRD berada di kisaran Rp 72,3–79,6 juta per bulan untuk pimpinan dan sekitar Rp 70 juta untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Tuntutan Reformasi Anggaran
Forum Ormas Jateng Bersatu menilai, bahwa tunjangan yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi legislatif, seperti tunjangan rumah, transportasi, komunikasi dan reses yang besar, sebaiknya dihapus. Menurut Doni, reformasi anggaran di lembaga legislatif menjadi prasyarat untuk membangun kembali kepercayaan publik.
“Kebijakan penghapusan tunjangan yang tak relevan ini harus direalisasikan agar anggaran digunakan lebih produktif, bukan untuk konsumsi elite legislatif,” ujar Doni.
Selain itu, Forum Ormas Jateng Bersatu juga menyatakan dukungan penuh, terhadap opsi perampasan aset hasil korupsi, yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Menurut Doni, langkah ini sangat penting untuk menutup kerugian negara, yang selama ini sulit dipulihkan hanya dengan hukuman penjara.
“Korupsi sudah merusak sendi-sendi bangsa. Karena itu, perampasan aset harus dijalankan dengan tegas agar menjadi efek jera. Negara harus berani, jangan setengah-setengah,” ujarnya.
Gerakan Masyarakat Sipil
Forum Ormas Jateng Bersatu menegaskan siap menggalang dukungan masyarakat sipil, untuk mendorong realisasi kebijakan penghapusan tunjangan yang dianggap membebani keuangan negara dan daerah. Menurut Doni, suara publik adalah faktor penting agar pemerintah dan DPR, benar-benar melaksanakan reformasi tersebut.
“Kami siap membangun gerakan moral bersama masyarakat sipil di Jawa Tengah, bahkan di tingkat nasional, untuk menagih komitmen pemerintah dan legislatif. Ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal keadilan sosial,” jelasnya.
“Dalam waktu dekat, kita juga akan mengirimkan surat desakan secara resmi, ke lembaga-lembaga yang berkompeten, lembaga yang terkait, agar undang undang perampasan aset dan penghapusan tunjangan DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota segera terealisasi dengan baik,” pungkas Doni
#b13deks_M. Usup
