Namun, momen yang seharusnya menjadi ruang sinergi antara pemerintah kabupaten, perangkat desa, dan warga justru menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, perangkat Desa Tunggul Pandean yang diharapkan hadir untuk mendampingi, mendengar langsung aspirasi masyarakat, serta menjadi jembatan komunikasi, sama sekali tidak tampak di lokasi.
Ketidakhadiran perangkat desa itu sontak memunculkan kekecewaan dari berbagai pihak. Warga menilai absennya mereka sebagai bentuk abai terhadap kepentingan masyarakat, sekaligus mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral sebagai pelayan publik.
“Kami sangat mengapresiasi Bupati yang hadir sesuai janji, tapi justru perangkat desa yang sehari-hari hidup di tengah masyarakat ini malah tidak muncul. Pertanyaannya, ke mana mereka?” ungkap seorang tokoh warga dengan nada kecewa.
Situasi ini memunculkan persepsi negatif bahwa perangkat desa gagal menempatkan diri dalam momen penting. Padahal, mereka memiliki kewajiban moral dan administratif untuk hadir dalam forum yang menyangkut kepentingan rakyat.
Lebih jauh, warga menilai absennya perangkat desa bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bisa jadi indikasi adanya ketidakseriusan dalam menangani permasalahan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. “Kalau Bupati saja bisa meluangkan waktu untuk masyarakat, kenapa perangkat desa yang notabene perpanjangan tangan pemerintah justru menghilang? Ada apa sebenarnya?” tanya seorang warga lain.
Kehadiran Bupati seharusnya menjadi titik temu yang memperkuat koordinasi antara kabupaten dan desa. Dengan duduk bersama, diharapkan ada solusi terbaik terkait polemik pembangunan gardu induk PLN yang menuai penolakan. Namun kenyataannya, absennya perangkat desa justru menghadirkan kesan sebaliknya: publik menilai ada jarak antara pemerintah desa dengan rakyat.
Sikap ini makin memperburuk citra aparatur desa. Sebab, masyarakat merasa diabaikan di saat mereka membutuhkan kehadiran pemimpin tingkat bawah. Hal tersebut juga dinilai ironis, mengingat perangkat desa seharusnya menjadi pihak yang paling dekat dan paling tahu kondisi nyata warganya.
Di satu sisi, masyarakat memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati yang dianggap konsisten dan peduli dengan janji yang pernah diucapkan. Langkah itu dinilai mampu menumbuhkan kembali rasa percaya terhadap kepemimpinan daerah.
Namun di sisi lain, kekecewaan terhadap perangkat Desa Tunggul Pandean makin membesar. Publik bahkan menuding mereka seolah “kabur” dari tanggung jawab ketika dihadapkan pada persoalan serius yang sedang dihadapi masyarakat.
Kini, bola panas ada di tangan perangkat desa. Mereka dituntut untuk segera memberikan penjelasan yang terang terkait ketidakhadiran dalam agenda penting tersebut. Tanpa klarifikasi, publik bisa semakin kehilangan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa.
Situasi ini menjadi pengingat keras bahwa komunikasi dan kehadiran aparatur desa di tengah warganya adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Apalagi, ketika Bupati sudah turun langsung, perangkat desa seharusnya tidak justru menghilang.
#b13deks412_M. Usup
