Demak [SaberPungli.net] 16/12/2025 – Kemunculan paguyuban Pathok Jogo Joyo Kusumo di tengah masyarakat menimbulkan beragam respons dan tanda tanya.
Paguyuban ini disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan duriyah (keturunan) Sunan Kalijaga, salah satu Wali Songo yang memiliki peran besar dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara.
Namun hingga kini, klaim tersebut dinilai belum disertai pembuktian yang jelas dan terbuka kepada publik.
Sejumlah elemen masyarakat menilai, berdirinya paguyuban tersebut diduga sarat kepentingan tertentu yang dibungkus dalam narasi sejarah dan spiritual.
Penggunaan nama besar Sunan Kalijaga dinilai berpotensi menimbulkan legitimasi sosial yang kuat, sehingga wajar jika publik meminta kejelasan dan transparansi atas klaim duriyah yang disampaikan.
“Jika memang benar bagian dari duriyah Sunan Kalijaga, seharusnya bisa ditunjukkan secara terbuka silsilah yang sah, sanad keturunan yang jelas, serta pengakuan dari trah atau keluarga besar Sunan Kalijaga yang selama ini dikenal,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Klaim keturunan wali bukan persoalan sederhana.
Selain menyangkut kehormatan sejarah dan leluhur, hal tersebut juga berimplikasi pada kepercayaan publik.
Tanpa pembuktian yang akuntabel, klaim tersebut dikhawatirkan hanya menjadi alat untuk kepentingan tertentu, baik sosial, ekonomi, maupun pengaruh di tengah masyarakat.
Minimnya penjelasan mengenai struktur kepengurusan, arah gerak organisasi, serta tujuan jangka panjang paguyuban ini semakin memperkuat pertanyaan publik.
Apalagi jika aktivitas yang dilakukan justru beririsan dengan kepentingan kelompok tertentu, bukan murni pelestarian nilai budaya dan ajaran luhur Sunan Kalijaga.
Opini ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial.
Masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan setiap klaim yang disampaikan di ruang publik, terlebih yang membawa nama besar tokoh agama dan sejarah bangsa.
Jika paguyuban Pathok Jogo Joyo Kusumo benar-benar memiliki garis duriyah Sunan Kalijaga, maka pembuktian secara terbuka dan bertanggung jawab adalah langkah paling elegan untuk menjawab keraguan publik. Sebaliknya, jika tidak, maka sudah semestinya tidak menjadikan nama besar wali sebagai alat legitimasi yang berpotensi menyesatkan dan memecah belah masyarakat.
Transparansi, kejujuran, dan niat lurus demi kepentingan umat adalah warisan sejati para wali, bukan sekadar klaim tanpa dasar.
(M. Usup)
