Papua | Saberpungli.net- Tiga guru di Indonesia berharap program yang sudah disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) benar-benar terwujud di tahun 2025. Para guru yang bertugas di wilayah Papua dan Sumatera ini memiliki banyak harapan. Seperti adanya formasi guru fresh graduate di seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kesejahteraan guru sampai pengajuan inpassing. Dalam upaya mewujudkan visi “Pendidikan bermutu untuk semua” yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto di bidang pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan tiga program prioritas untuk meningkatkan kualitas para guru.
Namun menanggapi rencana tiga program prioritas yang akan diusung Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Diana Cristiana Da Costa Ati, guru Sekolah Dasar Negeri Atti, Distrik Minyamur, Kabupaten Mappi, Papua Selatan, berharap agar apa yang direncanakan Mendikdasmen itu bisa segera terealisasi dan tidak semata janji. “Terkait guru PPPK, kami berharap ada formasi guru PPPK dari fresh graduate, karena banyak lulusan pendidikan guru yang mau mendaftar tapi terkendala aturan teknis, yakni harus terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG,” katanya, dilansir dari laman Puslapdik.
Khusus untuk di daerah khusus atau 3T, Diana mengusulkan agar dibentuk satu gugus tugas yang terdiri dari para guru-guru muda yang pernah bertugas di pedalaman sehingga bisa dapat data real guru di daerah 3T yang bisa diketahui menteri. Harapan lain diberikan Yustina Nona Beda, seorang guru di SMP Persiapan Kaptel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
“Kami berharap Mendikdasmen memperhatikan kesejahteraan para guru honorer di daerah pedalaman, karena banyak kendala yaitu akses jalan dan jaringan,” ujar Bu Yus.
Bu Yus sepakat, bahwa perhatian atas kesejahteraan guru akan berdampak pada kualitas pendidikan secara umum. Harapan juga dikemukakan Sri Hastuti, Kepala Sekolah SMP Yayasan Tunas Karya, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sri berharap agar kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperhatikan kesejahteraan guru honorer yang sudah lama mengabdi.
“Contohnya saya ini, sudah 21 tahun mengabdi di Sekolah Swasta, tapi pengajuan inpassing sampai sekarang juga tidak pernah berhasil, semoga suara kami guru honor bisa dipertimbangkan, “ katanya. Sri juga berharap agar guru PPPK bisa ditempatkan satuan administrasi pangkalnya di swasta.
Tiga program prioritas itu adalah, pertama, adalah pemenuhan kualifikasi guru. Strateginya, secara bertahap Kemendikdasmen akan memberikan kesempatan bagi para guru untuk melanjutkan ke jenjang D-IV/S-1.
Saat ini, masih terdapat ratusan ribu guru yang belum berpendidikan Diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S-1).
Kedua, meningkatkan kompetensi guru yang tidak terbatas pada kompetensi akademik, pedagogik, moral, dan sosial, tetapi juga melalui pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan.
“Kita akan mulai memberikan pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai bagi para guru kelas dan guru bidang studi, “ ujar Abdul Mu’ti.
Ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi baik bagi guru berstatus PNS dan PPPK, maupun guru non-ASN.
“Harapannya, dengan peningkatan kesejahteraan, para guru dapat turut meningkatkan dedikasi dan kualitas pembelajaran,” kata Abdul Mu’ti. Selain tiga program prioritas itu, Abdul Mu’ti juga ingin memastikan bahwa para guru merasa dihargai dan aman dalam menjalankan tugas mulianya.
Kemendikdasmen berusaha menjamin keamanan para guru agar dapat bekerja dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan tindak kekerasan dari pihak manapun. “Kemendikdasmen akan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang didalamnya memuat kesepakatan agar masalah-masalah kekerasan dalam pendidikan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan sehingga guru tidak menjadi terpidana,” tegas Abdul Mu’ti.
( * )
